Badges Award yang digagas Polri | Foto: Instagram Siber Polri

Oleh: Encep Mindar R – 26 Maret 2021

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memberikan lencana bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan tindak pidana di media sosial. Organisasi Law Connection merespons isu tersebut.

“Bagi saya Ini adalah hal yang bagus untuk membantu kepolisian dalam mengatasi kasus yang sedang terjadi. Namun, kebijakan ini mesti ada kategorinya atau standar kasus seperti apa yang layak dilaporkan. Karena ketika tidak ada standar dan mekanisme yang jelas, maka masyarakat akan saling melaporkan. Dan juga secara tidak langsung mencegah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berupa kritikan,” ujar Direktur Utama Law Connection Ridha Alamsya Yoisanagdji, kepada Divisi Media dan Publikasi LC, Jumat (26/03/2021).

Ungkapan Direktur Utama Law Connection di atas sejalan dengan respons Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Law Connection Christine Constanta. Ia mengatakan, rencana pemberian Badges Award oleh Polri ini merupakan rencana yang inovatif untuk melibatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya moral bersosial media. Namun, pemberian Badges Award ini harus mempunyai regulasi yang jelas, misalkan siapa yang berhak untuk mendapatkan Badges Award ini.

Kendati demikian, Christine mewanti-wanti wacana ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan saling melaporkan.

“Saya kurang setuju dengan diberlakukanya pemberian Badge Award kepada masyarakat, walaupun disisi lain melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat berpotensi untuk saling melapor, apalagi terhadap masyarakat yang kurang edukasi akan sangat berbahaya,” ujar dia, kepada Divisi Media dan Publikasi LC, Kamis (25/03/2021).

Lebih baik kita memperbaiki dan memperjelas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlebih dahulu, lanjut dia, dimana banyaknya pasal-pasal yang multitafsir dan mengancam hak kebebasan berpendapat warga negara. Serta, terlebih dahulu memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat terkait UU ITE.

Christine juga mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi disintegrasi nasional dan degradasi nilai-nilai demokrasi jika implementasi wacana ini tidak diiringi dengan edukasi kepada masyarakat dan kejelasan regulasi.

“Ya, sangat berpotensi ada ancaman tersebut bagi nilai demokrasi kita. Walaupun seluruh masyarakat dianggap tahu hukumnya, tapi kurangnya pemahaman masyarakat dan ditambah dengan pasal yang tidak ada batasan yang jelas, maka sangat berpotensi menimbulkan tindakan kriminalisasi terhadap krtikan atau perlindungan hak atas kebebasan berpendapat,” ujar dia.

Itikad Polri dalam memberikan penghargaan untuk pelapor tindak pidana siber patut mendapatkan apresiasi karena inovasi yang diciptakan dapat membantu peran Polri dalam meminimalisasi jumlah kejahatan siber. Namun, Polri juga perlu memerhatikan beberapa hal penting sebelum mengimplementasikan wacana ini, supaya masyarakat memahami bagaimana mekanisme Polri dalam pemberian Badge Award ini.

Menurut Christine, ada dua hal yang perlu dikonsiderasi sekaligus rekomendasi bagi Polri sebelum mengimplementasikan wacana ini. Pertama, meninjau dan merevisi UU ITE terhadap pasal-pasal multitafsir. Kedua, mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat terkait UU ITE, hal ini baik untuk peran hukum yang preventif.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Direktur Umum Law Connection Ridha Alamsyah Yoisanagdji sebagai penutup atas respons dia dalam wawancara daring oleh Divisi Media dan Publikasi LC.

“Saran dari saya, jika pemerintah menginginkan kebijakan ini, pemerintah mesti menetukan kategori dan mekanisme yang jelas untuk kasus dan para pelapor agar sekiranya ada kepastian hukum dan tidak ada penafsiran hukum yang luas terhadap kebijkan yang dilahirkan,” tutup dia.

Categories:

Tags:

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *